Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya menolak rencana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yang terhimpun di dalamnya digunakan untuk membiayai infrastruktur.
Yusril mengatakan, dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan atau cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan calon haji.
"Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 triliun itu seyogyanya di samping untuk membiayai perjalanan haji, dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (28/7/2017).
Lebih lanjut kata Yusril, Pemerintah Jokowi kini memang tengah kesulitan menghimpun dana pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus defisit.
"Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," ucap Yusril.
Yusril membeberkan, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang semuanya tentu adalah utang negara.
Dia pun meminta Pemerintah secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya.
Pemerintah imbuh Yusril, seharusnya bicara dengan DPR, MUI, dan ormas Islam sebelum memutuskan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana itu," tegas Yusril.
0 Comments
EmoticonEmoticon